MK: SINEMATOGRAFI
Pertemuan 4
SEJARAH PERFILMAN INDONESIA
(II)
SEJARAH
perjalanan film di negeri kita tidak bisa dilepaskan dengan sejarah
perjuangan bangsa kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Setelah Jepang menyerah kepada sekutu di bulan Agustus 1945, dan
Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17
Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang kemudian menyerahkan Nippon Eighasha
kepada Pemerintah Republik Indonesia yang ketika itu sedang dalam tahap
penataan diri. Oleh Pemerintah Republik, lembaga film buatan pemerintah
pendudukan Jepang itu diserahkan kepada instansi atau lembaga yang
diberi nama Berita Film Indonesia (BFI) dipimpin RM. Sutarto.
Meskipun sudah menyerahkan lembaga film Nippon Eighasha,
akan tetapi pemerintah pendudukan Jepang belum mau menyerahkan wewenang
pemerintahan sepenuhnya kepada Pemerintah RI. Bahkan pada tanggal 10
September 1945, Panglima Bala Tentara Jepang di Jawa menyatakan akan
menyerahkan wewenang pemerintahan di Indonesia kepada pihak Sekutu.
Akhir September 1945 tentara Sekutu mendarat di Indonesia. Belanda yang
tidak rela Indonesia merdeka memboncengkan tentaranya bersama-sama
Sekutu masuk lagi ke Indonesia.
Pertempuran
mempertahankan kemerdekaan melawan kedatangan tentara Sekutu yang
diboncengi tentara Belanda (NICA) terjadi di berbagai kota dan daerah.
Di tengah-tengah gejolak mempertahankan kemerdekaan, pada tanggal 4
Januari 1946 Pemerintah RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan
kepindahan ini pusat pemerintahan atau ibukota RI juga beralih dari
Jakarta ke Yogyakarta. Sejak Januari 1946 itu kota Yogyakarta menjadi
pusat segaka aktivitas pemerintahan. Para pekerja film atau insan-insan
film juga ikut pindah ke Yogyakarta. Di
Yogyakarta sejumlah orang film menggabungkan dirinya ke dalam kekuatan
perjuangan dengan menjadi tentara. Usmar Ismail misalnya, ia ikut
menjadi tentara dengan pangkat Mayor, selain dipercaya pula untuk memimpin koran perjuangan yang bernama “Patriot”.
Sejak
proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1947, produksi film di negeri kita
bisa dikatakan dalam kondisi padam, karena tidak ada satu pun film yang
diproduksi. Meskipun begitu upaya-upaya untuk tetap membangkitkan gairah
dan semangat berkarya di dunia film tetap dilakukan. Pada tahun 1947 di
Yogyakarta didirikan lembaga studi drama dan film yang diberi nama Kino
Drama Atelier (KDA). Dr. Huyung (Hinatsu Heitaro), seorang mantan
tentara Jepang yang menolak pulang ke negerinya dan memilih bergabung
dengan para pejuang RI, dipercaya memimpin KDA. Di masa pendudukan
Jepang, Huyung yang memang sarjana sastra lulusan Universitas Waseda di
Tokyo itu memang dipercaya sebagai tentara yang bertugas menangani
bidang seni teater, terutama dalam menggalakkan propaganda Jepang
melalui seni tetar atau drama.
Pada
tanggal 8 Desember 1947 diadakan Perundingan Renville antara Pemerintah
RI dan Belanda yang berlangsung di atas Kapal Renville yang berlabuh di
Teluk Jakarta. Usmar Ismail dalam kapasitasnya sebagai pemimpin redaksi
koran “Patriot” ikut berangkat ke Jakarta untuk meliput jalannya
perundingan. Tapi malang, ia ditangkap dan ditahan oleh tentara Belanda.
Penangkapan itu dilakukan setelah Belanda mengetahui bahwa Usmar Ismail
juga seorang tentara republik yang berpangkat Mayor.
Di
tengah-tengah masa penuh gejolak seperti itu, pihak Belanda dengan
bantuan Sekutu telah menguasai kembali Jakarta dan sejumlah kota lainnya
itu mulai melirik lagi ke film. Mereka berpendapat, film bisa digunakan
sebagai media berkomunikasi dan mempengaruhi kejiwaan masyarakat untuk
beramai-ramai kembali ke kota-kota dari pengungsiannya di daerah-daerah
pedalaman yang dikuasai Pemerintah RI. Dengan film, masyarakat juga
akan diyakinkan bahwa kondisi di kota-kota sudah aman dan nyaman, serta
Belanda sudah menciptakan kestabilan dan kenyamanan di mana-mana.
Ketika
Belanda kembali menguasai Jakarta, maka mereka mengambil alih pula
Berita Film Indonesia (BFI) dan menghidupkan kembali perusahaan film
mereka yang ada sebelum masa pendudukan Jepang, NV Multi Film (ex ANIF).
Karena sejak awal NV Multi Film memang bertugas memproduksi film-film
non-features seperti film dokumenter, maka pada tahun 1948 NV Multi Film
membentuk devisi usaha yang khusus untuk memproduksi film-film features
atau film-film cerita. Devisi usaha dari NV Multi Film itu diberi nama South Pasific Film Corp. (SPFC).
Anjar
Asmara, seseorang yang punya pengalaman dalam soal film karena pernah
membuat satu film produksi Java Industrial Film (JIF) sebelum pendudukan
Jepang dipercaya oleh SPFC untuk menyutradarai dua judul film. Demikian
pula halnya dengan Usmar Ismail yang ketika itu menjadi tahanan pihak
Belanda di Jakarta, ia pun dikeluarkan dari tahanan dan dipercaya untuk
mendampingi Anjar Asmara, dengan menjadi asisten sutradara.
Dua judul film produksi SPFC di tahun 1948 yang disutradarai Anjar Asmara dengan asisten sutradara Usmar Ismail itu Jauh Dimata dan Gadis Desa.
Setelah menyutradarai kedua film itu, Anjar Asmara lalu meninggalkan
SPFC. Posisinya sebagai sutradara kemudian digantikan oleh Usmar Ismail.
Dalam posisinya sebagai sutradara, tahun 1949 Usmar Ismail melalui produksi SPFC menggarap dua judul film, Citra (Tjitra) dan Harta Karun. Film Citra
merupakan film garapan pertama Usmar Ismail, yang diangkat dari naskah
sandiwaranya yang pernah dipanggungkan semasa pendudukan Jepang.
Sedangkan Harta Karun merupakan cerita saduran dari “L’Avare” karya pengarang Perancis, Molier.
Sepanjang
1948 dan 1949 orang-orang film lainnya pun mulai menggeliat. Wong
Bersaudara bekerjasama dengan Tan Koen Hian mendirikan “Tan & Wong
Brothers” yang kemudian memproduksi film Air Mata Mengalir di Tjitarum.
Kemudian disusul The Teng Chun bekerjasama dengan Fred Young mendirikan
perusahaan film “Bintang Surabaya” dan memproduksi film Sapu Tangan.
Di
masa-masa itu, Kino Drama Atelier (KDA) juga ikut menggeliat di
Yogyakarta. Dalam serba keterbatasan, KDA sempat memproduksi dua judul
film yang disutradarai Dr. Huyung. Dua film produksi KDA itu, Antara Bumi dan Langit serta Bunga Rumah Makan (lihat Eddy D. Iskandar, Mengenal Perfilman Nasional, 1987).
Pada
tanggal 28 Desember 1949 pusat pemerintahan dan ibukota RI kembali
beralih ke Jakarta setelah sehari sebelumnya Pemerintah Kerajaan Belanda
mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dengan beralihnya kembali
ibukota RI dari Yogyakarta ke Jakarta, maka semua aktivitas kembali
berpusat di Jakarta. Termasuk aktivitas di bidang perfilman. Bahkan
Usmar Ismail yang sebelumnya sempat terlibat dalam ketentaraan dengan
pangkat Mayor, menyatakan keluar dari kemiliteran dan kembali ke
kehidupan sipil, karena ingin sepenuhnya bergelut di dunia seni film.
Masa Kebangkitan dan Kehancuran
Tahun
1950 merupakan tahun kebangkitan film nasional di era kemerdekaan. Tapi
era 1950 sampai 1957, oleh Misbach Jusa Biran, disebut sebagai masa
“bangkit dan hancurnya” perfilman nasional. Karena setelah bangkit di
tahun 1950 dan sempat menikmati masa-masa cemerlang, mulai tahun 1956
hingga 1957 dunia perfilman nasional mengalami masa-masa kritis, penuh
hambatan, bahkan disebut juga sebagai masa kehancuran.
Kebangkitan
film nasional di tahun 1950 itu ditandai dengan perusahaan film
nasional Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) yang didirikan
oleh Usmar Ismail. Film produksi perdana Perfini, Darah dan Doa (The Long March of Siliwangi), yang langsung disutradarai sendiri oleh Usmar Ismail, sedangkan skenarionya ditulis penyair Sitor Situmorang.
Sejak
masa perletakan landasan-landasan itu hingga hari ini dunia perfilman
Indonesia terus mengalami masa-masa yang menarik untuk disimak dan
dikaji. Pada masa-masa ini dunia perfilman Indonesia mengalami pasang
surut dan naik-turun baik dari segi produksi, kuantitas dan kualitas.
Sejumlah bintang dan sineas terpandang muncul di masa-masa ini. Dan,
setelah era reformasi, dunia perfilman Indonesia diwarnai pula dengan
munculnya sejumlah sineas dan bintang muda yang mengusung suara-suara
kebebasan dalam berkarya. (Sutirman Eka Ardhana)***